Bersama Presiden RI Joko Widodo Bahas Kemajuan UMKM Indonesia

iREAP POS - Masukan Untuk Presiden RI Terhadap Kemajuan UMKM Indonesia

Presiden Joko Widodo, Selasa 18 Juni 2019 menerima Assosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (AKUMANDIRI), dan 3 assosiasi lainnya. Presiden meminta masukan dari kami para pelaku umkm. Berharap permasalahan yg masih ada dilapangan bisa diberikan solusi kebijakan yg bisa di ekseskusi.

Acara berjalan hangat dan cair, kita berdiskusi dan memberi masukan langsung kepada Presiden RI Bapak Joko Widodo tentang UMKM di Indonesia. Ini menjadi sebuah bukti nyata kepedulian dan prioritas dari Pemerintah RI terhadap kemajuan UMKM Indonesia.

Satu pesan Beliau yg sangat baik yaitu bahwa segala kemudahan dan fasilitas yang diberikan untuk UMKM jangan sampai malah melemahkan. Akumandiri atau Assosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia, adalah wadah organisasi bagi pelaku industri usaha khususnya mikro kecil bernaung. Sudah 500.000 anggota terdata dari beberapa wilayah provinsi kabupaten kota di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai fungsi menata hubungan dan memberikan fasilitas pembinaan, edukasi, permodalan dan pemasaran, Akumandiri telah membantu memfasilitasi permodalan 10.000 anggotanya dengan bekerjasama dengan Lembaga Keuangan(Perbankan melalui program KUR, dan Fintech yg diinisiadi oleh OJK bagi anggota yg belum dan tidak bankable). Juga dengan bekerjasama dengan Lembaga lain seperti BNN, Garuda, iREAP dll Adalah sebagai bentuk komitmen Akumandiri untuk turut serta memajukan UMKM menjadi naik kelas dan terbebas dari narkoba.

Adapun masukan Akumandiri kepada Presiden adalah :

  1. Platform utk pendataan UMKM di organisasi/wadah wadah ukm yang terintegrasi dengan pemerintah
  2. Pemberian edukasi untuk pengusaha mikro khususnya perempuan
  3. Implementasi sinergi antara program pemerintah dan organisasi umkm
  4. Permodalan yang masih sulit karena persyaratan yg kurang mudah, sehingga ukm masih terjerat oleh rentenir dan fintech illegal. Akumandiri siap sebagai fasilitator bagi anggotanya
  5. Organisasi sinergi dengan pemerintah untuk menjadi pendamping ukm
  6. Persyaratan pelatihan di BLK masih membatasi kelompok rentan seperti anak muda yg tidak memiliki ijazah, yatimpiatu yg tidak punya KK dimana mereka adalah yang paling membutuhkan pelatihan
  7. Pelatihan di BLK hanya terbatas pada pelatihan produksi dan tidak ada pendampingan dari pemerintah mengenai pemasaran
  8. Pelatihan di BLK juga belum memberikan materi lifeskill bagi calon pengusaha / pengusaha. Sehingga mereka tidak siap menghadapi kegagalan disaat berusaha. Sarannya ya pelatihan bagi para pengusaha mikro juga harus inklusif bisa menjangkau kelompok rentan di pelosok daerah,khususnya perempuan
  9. Mohon dibentuk Balai Latihan Kerja Sama yg independen karena lewat PLUT masih sangat eksklusif

Nama nama yang hadir adalah sebagai berikut :

  • Hermawati Setyorinny – Ketua Umum
  • Anindya Nastiti Restuviani – Sekretaris Jenderal
  • Dyah Probondari – Ketua Bidang Hukum, Advokasi dan HAKI
  • Andi Djoyo Budiman – Ketua Bidang Informasi dan Teknologi
  • Husriani – Ketua Bidang Kerjasama Usaha, Antar Lembaga dan Kemitraan
  • Andre Tanuwijaya – Bidang Publikasi Media Teknologi
  • Dodit Sugiarto – Ketua Koordinator UKM Wilayah Jawa Timur